Pengumuman Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 Selengkapnya

Tugas dan Fungsi

Published on 18 November 2019
image

Dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki Tugas, Wewenang dan Kewajiban sebagai berikut :

 a.  KPU Kabupaten/Kota bertugas :

  1.  Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
  2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  4. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
  5. Memutakhirkan Data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai Daftar Pemilih;
  6. Melakukan dan mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Angggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Suara di PPK;
  7. Membuat Berita Acara Penghitungan Suara dan Sertifikat Penghitungan Suara serta wajib menyerahkannya kepada Saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
  8. Mengumumkan Calon Angggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah setiap kursi Daerah Pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat Berita Acaranya;
  9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
  10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada Masyarakat;
  11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap Tahapan Penyelenggaran Pemilu; dan
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan Peraturan perundang – udangan.

b. KPU Kabupaten/Kota berwenang :

  1. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
  2. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  3. Menetapkan dan mengumumkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK dengan membuat Berita Acara Rekapitulasi Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Suara;
  4. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
  5. Menjatuhkan Sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK dan Anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Putusan Bawaslu, Putusan Bawaslu Provinsi, Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum serta Pemilihan Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Dalam Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Kabupaten Kota memiliki tugas :

  1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
  2. Memberikan dukungan teknis administratif;
  3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
  4. Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  5. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
  7. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.